Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan di daerah rawan gempa. Menurutnya, persoalan pembangunan di daerah rawan bencana tidak hanya di Cianjur, melainkan di seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, tentu pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memberi edukasi bersama sama dengan pemerintah daerah untuk beredukasi pada mereka,” ujar Ridwan kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi V DPR RI ke Cianjur, Senin (20/3/2023).

Selain itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, memiliki peran pula untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa tidak mengapa membangun hunian lebih mahal namun konstruksi bangunannya lebih kuat dan tahan gempa. “Itu jauh lebih bagus daripada tambal-tambal saja bangunannya yang pada akhirnya setelah ada sedikit goyang karena gempa hancur bangunannya,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Karena itu, Komisi V, tegasnya, akan mengingatkan melalui Kementerian PUPR agar semua informasi dan edukasi terkait hal itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di daerah bencana. “Diutamakan rumahnya tahan gempa, sebagaimana yang diberikan contoh Kementerian PUPR di Cianjur ini,” tutupnya. (adl,rdn/rdn)